Kursi untuk Para Pengganti

BUDIMAN Sudjatmiko singgah dulu ke kantor Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin pekan lalu. Budiman menemui koleganya di PDI Perjuangan itu untuk bersama-sama menemui Presiden. Tak berselang lama, keduanya bergegas menuju Kantor Presiden.

Budiman dipanggil ke Istana karena namanya masuk bursa pengganti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar. Pertemuan mereka berlangsung tak sampai satu jam. Setelah itu, Budiman melanjutkan pembicaraan dengan Pramono di kantor Sekretaris Kabinet. "Presiden sudah oke, tinggal tunggu sinyal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," kata seorang petinggi Istana. "Nanti Pramono yang akan meyakinkan Megawati."

Budiman membenarkan kedatangannya ke Istana Kepresidenan pada Senin pekan lalu itu. Tapi ia mengaku hanya bertemu dengan Pramono dan membahas soal dana desa, bukan perombakan kabinet. Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat itu mengakui mendengar informasi namanya masuk bursa pengganti Marwan. Informasi itu, kata dia, beredar di kalangan internal PDI Perjuangan dan DPR. "Tapi saya santai aja," ujarnya.

Sampai pekan lalu, menurut petinggi Istana tadi, Jokowi terus mematangkan rencana perombakan kabinet. Selain ada menteri yang diganti, ada menteri yang cuma digeser pada reshuffle kedua ini. Para menteri yang namanya masuk daftar untuk dicopot dan digeser ini dianggap memiliki kinerja yang buruk dan kerap membuat gaduh di ranah publik melalui pernyataannya. Alasan lain, perombakan kabinet juga untuk memberi jatah kursi di kabinet bagi Partai Amanat Nasional, yang masuk menjadi penyokong baru pemerintah.

Peluang Budiman menjadi Menteri Desa relatif besar. Pasalnya, menurut pejabat Istana tadi, Presiden menganggap kinerja Marwan jeblok. Jokowi juga sudah mendengar laporan tentang dugaan permainan orang dekat Marwan di Kementerian Desa dan adanya penyimpangan soal pendamping desa.

Soal kinerja, misalnya. Menurut situs Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran yang dikelola, antara lain, Kementerian Keuangan serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serapan anggaran pekerjaan fisik kementerian Marwan hanya 22,5 persen sampai akhir 2015. Serapan yang rendah ini terjadi karena banyaknya proyek gagal bayar di kementerian Marwan.

Penyebab proyek gagal bayar itu terungkap di surat Perwakilan Aparatur Negara Kementerian Desa yang dikirim ke Jokowi pada 7 Maret lalu. Dalam surat itu disebutkan para anggota staf khusus menteri dan adik sang menteri yang ikut mengatur proyek di Kementerian Desa. Perusahaan yang ingin menang harus menyetor komitmen fee kepada mereka 12,5-20 persen di awal. Marwan dan anggota staf khususnya menyangkal tuduhan itu. Adapun Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki membenarkan pihaknya menerima surat tersebut.

Menurut seorang politikus PDI Perjuangan, Jokowi sudah lama melibatkan Budiman untuk urusan yang berkaitan dengan desa. Beberapa kali ia dipanggil ke Istana untuk membahas pelaksanaan penyaluran dana desa. Pada akhir Desember tahun lalu, Budiman khusus mengundang Jokowi ke Rapat Kerja Nasional Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia di Solo. Di organisasi ini, Budiman menjabat ketua dewan pembina. Rabu pekan lalu, ia juga ikut mendampingi pejabat Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi dana desa di Jawa Tengah.

Jokowi, kata politikus ini, sebenarnya sudah jauh-jauh hari menyampaikan kepada Megawati soal peluang Budiman menjadi pengganti Marwan. Tak lama setelah itu, sekitar Februari, Megawati meminta Budiman melakukan presentasi tentang upaya membangun desa di kediamannya.