22 Kementerian Perlu Terlibat Bangun Desa

pnpmpalas -- Semangat Pemerintah membangun desa di seluruh Indonesia sudah mulai bergerak. Tidak hanya kali ini, bahkan sejak terbentuknya kabinet Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, berbagai program kerja sudah mulai disosialisasikan secara langsung  ke masyarakat maupun melalui media massa, kembali ditegaskan Marwan Jafar.

“Semangat membangun desa, harus mendapat dukungan penuh kalangan. Dari pelaku ekonomi, usahawan, perangkat di desa, LSM, dan yang terpenting masyarakat desa. Tanpa dukungan semua pihak, desa akan sulit maju. Padahal ini saatnya desa berkembang, mandiri, dan membangun,” ujarnya.

Hal itu dikemukakan usai mengikuti Rapat Koordinasi tingkat Menteri pada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Selasa (7/4). Dalam Rakor itu, dibahas tentang pelaksanaan Undang Undang Desa yang meliputi langkah-langkah strategis dan mendesak untuk dilaksakanan oleh Pemerintah.

Rakor Menteri tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator dan  menteri terkait dari 22 Kementerian/lembaga yang memiliki  program-program yang ditujukan ke kawasan perdesaan. Menurut Marwan, Kementeriannya  sudah membuat regulasi yang menjadi penunjang untuk gerakan desa membangun. “Tidak hanya regulasi, saya juga sudah membuat petunjuk tehnis dan petunjuk pelaksanannya sebagai panduan bagi desa,” ujarnya.

Dengan adanya kebersamaan lintas kementerian dalam semangat Gerakan Pembangunan Desa Semesta atau disingkat Gerakan Desa, Menteri Marwan mengatakan, maka akan menjadi pemicu agar proyeksi desa mandiri, desa sejahtera, pembangunan desa perbatasan, pemberdayaan ekonomi, dan terbukanya akses masyarakat di kawasan tertinggal, akan lebih cepat.

“Sehingga, prioritas dalam Nawa Cita pemerintah Jokowi dan JK serta prioritas Nawa Kerja di Kementerian Desa akan cepat terlaksana. Dan memang harus dibangun kerja bersama antar departemen. Karena masing-masing kementerian juga punya program yang sama dengan satu cita-cita, yaitu membangun desa,” ujar Menteri Marwan.

Misalnya, kata Menteri Marwan, Nawa Cita memprioritaskan kawasan di perbatasan negara. Program yang sangat penting, karena perbatasan harus menjadi pintu gerbang Indonesia. Maka Kementerian Desa akan berperan mengajak peran masyarakat dalam program transmigrasi perbatasan.

“Tujuannya, untuk memperkuat desa perbatasan yang masih dianggap tertinggal. Saya sudah melangkah untuk bekerja sama dengan TNI dalam program tersebut,” ujar Menteri Marwan.

Perlu diketahui, perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Di Kalimantan terdapat batas sepanjang 2004 Km. Di Papua sepanjang 700 Km, dan Timor Leste memunyai garis sepanjang 300 Km.

Dalam program itu, peran kementerian lain juga sangat diharapkan sehingga akan mempercepat laju pertumbuhan masyarakat.  “Persoalan perbatasan cenderung menyangkut infrastruktur. Kementerian terkait  bisa membantunya agar laju pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat  bisa berjalan baik,” ujarnya.

infoKemendes