Penerapan inovasi teknologi tepat guna untuk penyelenggaraan kewirausahaan desa dinilai penting untuk meningkatkan produktifitas dan memberdayakan potensi desa. Karena akan mampu menciptakan desa mandiri dan pengentasan desa tertinggal.
Hal itu dikemukakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai menandatangani Memorandum of Undestranding (Mou) dengan Institute Teknologi Bandung (ITB), terkait penyelenggaraan bidang pembinaan kewirausahaan desa, dan inovasi teknologi tepat guna untuk desa di Kampus ITB, Bandung, Rabu (15/4).
Sebagai perguruan tinggi, ITB menurut Marwan, diharapkan bisa melakukan fungsi pemberdayaan desa. "Salah satu dengan membangun desa khususnya membangun kewirausahaan desa dan teknologi tepat guna untuk desa," ujar Kementerian Marwan.
Tujuan dari MoU dengan ITB, kata Kementerian Marwan lagi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan kewirausahaan dan berbasis penelitian. "Dengan MoU ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan potensi sumberdaya desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk kemandirian," tandasnya.
Penerapan teknologi tepat guna, lanjut Kementerian Marwan, bisa dikembangkan dengan berbagai macam model. "Bisa yang berkaitan dengan badan usaha milik desa (BUMDESA), sebagai salah satu program KeKementerianan Desa. Selain itu juga bisa dikembangkan inovasi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas desa," ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga berjanji akan mengunjungi beberapa desa yang telah dibina ITB. Kementerian Marwan yakin, dengan adanya peran aktif dari perguruan tinggi, desa bisa dikembangkan lebih baik lagi.
"ITB ini menjadi titik tolak awal dalam membangun pemahaman bersama bahwa perguruan tinggi dan pemerintah perlu bekerjasama untuk membangun desa," tandasnya.
Dikatakan Marwan, pengembangan teknologi perlu mendapat dukungan bagi mahasiswa agar mengembangkan desa. “Jika ITB punya pemikiran, gagasan atau hasil penelitian untuk membuat kebijakan yang strategis saya sangat enang hati. Saya bangga ITB menjadi kebanggaan indonesia, dan saya bangga ITB bisa menjadi kampus yang mempunyai daya saing,” ujarnya.
Disampaikan Marwan Jafar, saat ini sebanyak 185 kabupaten tertinggal dan sangat membutuhkan perhatian serius. Tidak hanya Pemerintah, perguruan tinggi, usahawan, dan seluruh rakyat Indonesia harus ikut berpartisipasi menciptakan kesejahteraan bersama.
“Kalau kita keluar jawa, dari Indonesia Timur akan sangat merasakan betul kebutuhan minimal dasar saja akan sangat kurang. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, ketersedian makan sehari-hari, air bersih, itu masih sangat terasa,” ujar Kementerian kelahiran Pati, Jawa Tengah ini.
Dan saat ini, ujar Kementerian Marwan lagi, masih ada 48 kawasan transmigrasi dan ditargetkan akan berkurang 4 juta lebih selama lima tahun. Sekarang, sudah ada 3.500 juta hektar. “Kalau ada lulusan ITB dapat mengembangkan daerah perbatasan dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau itu kita kembangkan bersama-sama melalui transmigrasi ini akan sangat membantu indonesia,” katanya.
“Saya dulu belum pernah mendengar serius untuk mengurus perbatasan. Sekarang ada upaya serius dari pemerintah untuk mengurus wilayah perbatasan agar wilayah perbatasan kita mempunyai daya saing dan harga diri,” tutup Menteri Desa.
InfoKemdes
Hal itu dikemukakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar usai menandatangani Memorandum of Undestranding (Mou) dengan Institute Teknologi Bandung (ITB), terkait penyelenggaraan bidang pembinaan kewirausahaan desa, dan inovasi teknologi tepat guna untuk desa di Kampus ITB, Bandung, Rabu (15/4).
Sebagai perguruan tinggi, ITB menurut Marwan, diharapkan bisa melakukan fungsi pemberdayaan desa. "Salah satu dengan membangun desa khususnya membangun kewirausahaan desa dan teknologi tepat guna untuk desa," ujar Kementerian Marwan.
Tujuan dari MoU dengan ITB, kata Kementerian Marwan lagi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pengembangan kewirausahaan dan berbasis penelitian. "Dengan MoU ini juga diharapkan bisa mengoptimalkan potensi sumberdaya desa melalui penerapan teknologi tepat guna untuk kemandirian," tandasnya.
Penerapan teknologi tepat guna, lanjut Kementerian Marwan, bisa dikembangkan dengan berbagai macam model. "Bisa yang berkaitan dengan badan usaha milik desa (BUMDESA), sebagai salah satu program KeKementerianan Desa. Selain itu juga bisa dikembangkan inovasi tepat guna untuk meningkatkan produktifitas desa," ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga berjanji akan mengunjungi beberapa desa yang telah dibina ITB. Kementerian Marwan yakin, dengan adanya peran aktif dari perguruan tinggi, desa bisa dikembangkan lebih baik lagi.
"ITB ini menjadi titik tolak awal dalam membangun pemahaman bersama bahwa perguruan tinggi dan pemerintah perlu bekerjasama untuk membangun desa," tandasnya.
Dikatakan Marwan, pengembangan teknologi perlu mendapat dukungan bagi mahasiswa agar mengembangkan desa. “Jika ITB punya pemikiran, gagasan atau hasil penelitian untuk membuat kebijakan yang strategis saya sangat enang hati. Saya bangga ITB menjadi kebanggaan indonesia, dan saya bangga ITB bisa menjadi kampus yang mempunyai daya saing,” ujarnya.
Disampaikan Marwan Jafar, saat ini sebanyak 185 kabupaten tertinggal dan sangat membutuhkan perhatian serius. Tidak hanya Pemerintah, perguruan tinggi, usahawan, dan seluruh rakyat Indonesia harus ikut berpartisipasi menciptakan kesejahteraan bersama.
“Kalau kita keluar jawa, dari Indonesia Timur akan sangat merasakan betul kebutuhan minimal dasar saja akan sangat kurang. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, ketersedian makan sehari-hari, air bersih, itu masih sangat terasa,” ujar Kementerian kelahiran Pati, Jawa Tengah ini.
Dan saat ini, ujar Kementerian Marwan lagi, masih ada 48 kawasan transmigrasi dan ditargetkan akan berkurang 4 juta lebih selama lima tahun. Sekarang, sudah ada 3.500 juta hektar. “Kalau ada lulusan ITB dapat mengembangkan daerah perbatasan dengan potensi alam yang luar biasa. Kalau itu kita kembangkan bersama-sama melalui transmigrasi ini akan sangat membantu indonesia,” katanya.
“Saya dulu belum pernah mendengar serius untuk mengurus perbatasan. Sekarang ada upaya serius dari pemerintah untuk mengurus wilayah perbatasan agar wilayah perbatasan kita mempunyai daya saing dan harga diri,” tutup Menteri Desa.
InfoKemdes
Tidak ada komentar:
Posting Komentar